Soal Buruh, Pengusaha Sarankan Pemerintah Tiru Jokowi-Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengusaha menyarankan pemerintah mencontoh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, yang mengupayakan kesejahteraan buruh. Hal itu dianggap efektif mengurangi beban hidup kaum buruh.

 Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digulirkan oleh Jokowi dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah memberikan jaminan hidup bagi warganya.

"Semestinya kalau pemerintah itu berjalan baik, lakukan seperti yang dilakukan seperti Pak Jokowi dan Pak Ahok (Basuki), menyiapkan fasilitas perumahan, menyiapkan transportasi yang baik," ujar Anton, Sabtu (2/11/2013) di Jakarta.

Menurut Anton, persoalan kesejahteraan buruh bisa diselesaikan jika negara masuk dan memberikan jaminan sosial yang efektif. Ia meminta agar pemerintah tak serta-merta melimpahkan seluruh urusan kesejahteraan buruh kepada pengusaha.

"Jangan sampai semua ini mengganggu investasi yang sedang berjalan. Apakah kita rela kehilangan banyak lapangan pekerjaan, sementara kita butuh investor agar ada lapangan pekerjaan untuk income, untuk pajak, dan lain-lain," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Riza Suarga mengatakan, seberapa pun besarnya upah buruh, jumlahnya akan selalu kurang karena harga-harga kebutuhan hidup pun meroket naik. Ia memberikan contoh Singapura dan Malaysia sebagai negara dengan sistem pengupahan dan jaminan sosial yang baik. Di dua negara tersebut, kata Riza, pemerintah memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi warga.

Menurut Riza, jika ada jaminan kebutuhan dasar, baik oleh perusahaan maupun negara, maka buruh tidak akan terlalu dipusingkan oleh masalah upah. "Jadi mikirnya benar-benar kerja," kata Riza.

Sumber:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/02/2234166/Soal.Buruh.Pengusaha.Sarankan.Pemerintah.Tiru.Jokowi-Basuki

 

ANALISIS

            Menurut saya kegiatan jokowi yg sudah memberikan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sudah baik . Karna bisa kita lihat banyaknya masyarakat Indonesia yg memerlukan kesehatan tetapi banyak juga sebagian dari mereka yg tidak mempunya dana atau uang untuk makan . Mereka berfikir buat makan aja susah apa lgi mereka harus memikirkan jika ada salah satu dari keluarga mereka yg sakit . Jadi dengan adanya Kartu Jakarta Sehat bisa mempermudah mereka .

            Dengan di adakannya Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga bagus , kenapa? Karna banyak anak-anak yang sebenernya pemerintah tidak tau atau tidak mengerti kalau sebenernya anak itu pintar , Dan dengan adanya program ini mungkin anak-anak yang pntar tetapi perekonomiannya rendah mungkin bisa terbantu .

Masalah Gizi Harus Ditangani secara Terintegrasi

PADANG, KOMPAS.com - Pemerintah meluncurkan kebijakan baru untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi pun dicanangkan lewat peraturan Presiden. Komitmen semua sektor, tak hanya dari yang menangani kesehatan dan gizi, menjadi tuntutan.

"Kebijakan terintegrasi dalam rangka perbaikan gizi telah saya tetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Peringatan Hari Pangan Se-Dunia di Padang, Sumatera Barat, Kamis (31/10/2013).

Presiden menjelaskan peraturan itu fokus pada upaya percepatan perbaikan gizi pada seribu hari pertama kehidupan manusia, yakni sejak janin dalam kandungan sampai lahir dan berusia dua tahun. Menurut Presiden, masalah kekurangan gizi tak cukup ditangani dengan intervensi di sektor kesehatan dan gizi.

"Tapi juga yang lebih penting lagi (penanganan kekuragan gizi) adalah melalui intervensi di semua sektor terkait. Misalnya penyediaan pangan yang cukup, penyediaan air bersih, dan sanitasi penanggulangan kemiskinan, serta penyediaan pelayanan keluarga berencana dan pendidikan khususnya bagi kaum perempuan," paparnya.

Presiden pun menegaskan upaya penanganan masalah gizi butuh komitmen dari semua pihak. "(Komitmen kuat) baik (dari) pemerintah pusat dan daerah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademsi, organisasi profesi, pers dan media massa, maupun pelaku usaha dan mitra-mitra pembangunan lainnya," tegasnya.

Peringatan Hari Pangan Sedunia 2013 mengusung tema "Optimalisasi Sumber Daya Lokal Melalui Diversifikasi Pangan Menuju Kemandirian Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat." Rangkaian acara peringatan ini digelar mulai 31 Oktober hingga 3 November 2013, di Padang, Sumatera Barat.

Sumber:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/01/0758316/Presiden.Masalah.Gizi.Harus.Ditangani.secara.Terintegrasi

 

ANALISIS

Bagusnya keputusan pemerintah untuk melakukan kegiatan mempercepat gizi masyarakat . Karna agar rakyat atau masyarakat Indonesia semua hidup tanpa ada lagi yg meninggal karena kekurangan gizi sejak ia masih berada di kandungan .

Tetapi mungkin lebih baik pemerintah bisa menyediakan hal-hal yg paling mudah tetapi jika tidak di berikan makan ini menjadi masalah yang berat yaitu,  misalnya penyediaan pangan yang cukup, penyediaan air bersih, dan sanitasi penanggulangan kemiskinan, serta penyediaan pelayanan keluarga berencana dan pendidikan khususnya bagi kaum perempuan .

Tak Sepakat dengan Jokowi, Buruh Ingin Naik Kelas

JAKARTA, KOMPAS.com — Para buruh merasa kecewa dengan keputusan Joko Widodo yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) bagi DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 2.441.301,74 dan terus melakukan perlawanan agar gajinya bisa mencapai Rp 3,7 juta per bulan. Konfederesi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai, dengan UMP yang ditetapkan Jokowi, buruh masih mengalami kesulitan untuk memenuhi standar hidup yang layak.

"Kita perlu naik kelas. Dengan upah segitu tidak mungkin buruh bisa punya rumah, kuliah, dan menyekolahkan anak-anak mereka lebih tinggi," ujar Sekjen KSPI Muhamad Rusdi, di Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Dengan upah Rp 3,7 juta, Rusdi mengklaim buruh akan merasa lebih tenang memikirkan pendidikannya sendiri ataupun pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian, ada harapan untuk perbaikan kesejahteraan buruh.

"Di mana-mana, buruh Indonesia itu hanya bisa jadi staf. Bapaknya staf, anak-anaknya juga mentok staf," imbuh Rusdi.

Dia menambahkan, UMP bukan satu-satunya instrumen untuk mendorong kesejahteraan buruh. Menurutnya, sejauh ini isu ketenagakerjaan masih diwarnai ketidakpastian bekerja dengan adanya sistem outsourcing. Ia mengklaim, 70 persen dari sekitar 120 juta tenaga kerja baru masih berstatus outsourcing dan kontrak. Bahkan lucunya, lanjut Rusdi, beberapa sarjana baru (fresh graduate) pun harus melewati proses magang untuk menjadi karyawan tetap.

"Orang Indonesia tidak punya kepastian kerja," sebut Rusdi.

Dia juga menyinggung soal jaminan sosial yang harus dilaksanakan serempak pada tahun 2014. Ia menuturkan, tidak boleh lagi ada orang miskin yang ditolak berobat di rumah sakit.

"Kita berharap debat kesejahteraan ini terus digaungkan. Ketiga ini adalah resep kesejahteraan ala buruh," tekan Rusdi.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit menuturkan, UMP hanya merupakan jaring pengaman (safety net) untuk satu tahun.

"Rumah dan lain-lain itu tidak masuk kamar UMP," ungkap Anton.

Di sisi lain, Anton menambahkan, jika ketiga hal itu menjadi resep buruh untuk memperbaiki kesejahteraan, maka cara yang bisa dilakukan adalah bernegosiasi. Dia pun menyindir Presiden KSPI Said Iqbal yang tak hadir ataupun mengirimkan perwakilan saat penetapan UMP DKI Jakarta, Jumat lalu.

"Jangan seperti Iqbal. Iqbal itu di mana-mana demo dulu baru negosiasi," sindir Anton.

"Kita bisa negosiasi tapi cara mereka (buruh) menyandera manajemen, merusak pabrik, itu saya tidak apresiasi. Pejuang sejati itu negosiasi. Kalau tidak berhasil, baru demo," tandasnya.

Sumber:

 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/02/1337442/Tak.Sepakat.dengan.Jokowi.Buruh.Ingin.Naik.Kelas

 

ANALISIS

Kalau menurut saya memang ada baiknya juga gaji buruh naik . Karna itu juga kan buat kebaikan dan kelangsungan hidup mereka juga yang lebih baik . Kebanyakan atau sebagian besar rakyat Indonesia bias d bilang mengikuti jejak jadi apa orang tua kita dulu nah , bakal jadi itu lah anak-anak kita kelak . Maka jika ingin keadaan rakyat Indonesia lebih baik mungkin tu jalan terbaik dengan menaikkan gaji .

Tetapi salahnya mereka memang menginginkan kenaikan gaji tetapi cara mereka yang salah dengan cara demo dan tidak adanya kompromi atau kesepakatan terlebih dahulu malah itu yang bikin mereka susah sendiri . Dan malah bikin pemerintah menjadi tidak dihiraukan dan marah .