PADANG,
KOMPAS.com - Pemerintah meluncurkan kebijakan baru
untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat. Gerakan Nasional Percepatan
Perbaikan Gizi pun dicanangkan lewat peraturan Presiden. Komitmen semua sektor,
tak hanya dari yang menangani kesehatan dan gizi, menjadi tuntutan.
"Kebijakan terintegrasi dalam rangka perbaikan gizi telah saya tetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Peringatan Hari Pangan Se-Dunia di Padang, Sumatera Barat, Kamis (31/10/2013).
Presiden menjelaskan peraturan itu fokus pada upaya percepatan perbaikan gizi pada seribu hari pertama kehidupan manusia, yakni sejak janin dalam kandungan sampai lahir dan berusia dua tahun. Menurut Presiden, masalah kekurangan gizi tak cukup ditangani dengan intervensi di sektor kesehatan dan gizi.
"Tapi juga yang lebih penting lagi (penanganan kekuragan gizi) adalah melalui intervensi di semua sektor terkait. Misalnya penyediaan pangan yang cukup, penyediaan air bersih, dan sanitasi penanggulangan kemiskinan, serta penyediaan pelayanan keluarga berencana dan pendidikan khususnya bagi kaum perempuan," paparnya.
Presiden pun menegaskan upaya penanganan masalah gizi butuh komitmen dari semua pihak. "(Komitmen kuat) baik (dari) pemerintah pusat dan daerah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademsi, organisasi profesi, pers dan media massa, maupun pelaku usaha dan mitra-mitra pembangunan lainnya," tegasnya.
Peringatan Hari Pangan Sedunia 2013 mengusung tema "Optimalisasi Sumber Daya Lokal Melalui Diversifikasi Pangan Menuju Kemandirian Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat." Rangkaian acara peringatan ini digelar mulai 31 Oktober hingga 3 November 2013, di Padang, Sumatera Barat.
"Kebijakan terintegrasi dalam rangka perbaikan gizi telah saya tetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Peringatan Hari Pangan Se-Dunia di Padang, Sumatera Barat, Kamis (31/10/2013).
Presiden menjelaskan peraturan itu fokus pada upaya percepatan perbaikan gizi pada seribu hari pertama kehidupan manusia, yakni sejak janin dalam kandungan sampai lahir dan berusia dua tahun. Menurut Presiden, masalah kekurangan gizi tak cukup ditangani dengan intervensi di sektor kesehatan dan gizi.
"Tapi juga yang lebih penting lagi (penanganan kekuragan gizi) adalah melalui intervensi di semua sektor terkait. Misalnya penyediaan pangan yang cukup, penyediaan air bersih, dan sanitasi penanggulangan kemiskinan, serta penyediaan pelayanan keluarga berencana dan pendidikan khususnya bagi kaum perempuan," paparnya.
Presiden pun menegaskan upaya penanganan masalah gizi butuh komitmen dari semua pihak. "(Komitmen kuat) baik (dari) pemerintah pusat dan daerah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademsi, organisasi profesi, pers dan media massa, maupun pelaku usaha dan mitra-mitra pembangunan lainnya," tegasnya.
Peringatan Hari Pangan Sedunia 2013 mengusung tema "Optimalisasi Sumber Daya Lokal Melalui Diversifikasi Pangan Menuju Kemandirian Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat." Rangkaian acara peringatan ini digelar mulai 31 Oktober hingga 3 November 2013, di Padang, Sumatera Barat.
Sumber:
ANALISIS
Bagusnya
keputusan pemerintah untuk melakukan kegiatan mempercepat gizi masyarakat .
Karna agar rakyat atau masyarakat Indonesia semua hidup tanpa ada lagi yg
meninggal karena kekurangan gizi sejak ia masih berada di kandungan .
Tetapi
mungkin lebih baik pemerintah bisa menyediakan hal-hal yg paling mudah tetapi
jika tidak di berikan makan ini menjadi masalah yang berat yaitu, misalnya penyediaan pangan yang cukup,
penyediaan air bersih, dan sanitasi penanggulangan kemiskinan, serta penyediaan
pelayanan keluarga berencana dan pendidikan khususnya bagi kaum perempuan .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar